Naskah Soal Unas Dilelang Provinsi Kebocoran Semakin Tinggi

Informasi ini berasal dari jpnn.com terkait adanya pelelangan naskah UNAS yang dilakukan oleh provinsi dan sanggup menimbulkan efek kebocoran soal yang semakin tinggi. Apa tindakan pemerintah mengenai hal ini ? Silahkan baca selengkapnya melalui kutipan warta yang ada di bawah ini : 

Lelang pencetakan naskah ujian nasional (unas) 2019 yang dipasrahkan ke pemerintah provinsi, dikhawatirkan menimbulkan duduk dilema baru. Terutama potensi kebocoran materi soal.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Haryono Umar mengatakan, Kemendikbud harus menyiapkan antisipasi terhadap hal ini. "Urusan security naskah ujian tetap nomor satu. Meskipun unas fungsinya sebagai pemetaan," katanya, ibarat dikutip dari Jawa Pos, Jumat (2/12).

Dia berharap panitia pusat memiliki tim yang kuat, sehingga sanggup mengawasi pelelangan naskah unas di setiap provinsi. Menurut Haryono, pada Unas 2014, pelalangan paket terpusat di Kemendikbud. Hanya saja, paket lelang terbagi dalam enam region. Ketika itu, dilema kebocoran terjadi. Ketika lelang digarap provinsi, potensi kebocoran semakin tinggi, alasannya yaitu makin banyak pintu yang memungkinkan terjadinya hal itu.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menuturkan, untuk menjamin kerahasiaan naskah unas perlu ada pakta integritas antara panitia pusat dengan panitia provinsi. Sehingga bila ada kebocoran soal ujian, sanggup langsung dijatuhi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Selain urusan kebocoran soal ujian, efek negatif yang harus diantisipasi ialah laporan keuangan. Meskipun lelang dilaksanakan oleh provinsi, tetapi anggaran tetap dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kemendikbud. "Sehingga yang bertanggung jawab kepada negara tetap Kemendikbud, bukan panitia unas tingkat provinsi," katanya.

Naskah Soal UNAS Dilelang Provinsi Kebocoran Semakin Tinggi

Bakal timbul duduk dilema besar, bila provinsi terlambat memperlihatkan laporan penggunaan anggaran lelang naskah unas ke Kemendikbud. Selain itu perlu dirumuskan juga penyeragaman aturan pelaporan penggunaan anggaran oleh panitia tingkat provinsi.

"Uang yang keluar, harus dilaporkan sedetail-detailnya. Jika tidak, berpotensi jadi temuan (penyimpangan)," tutur Haryono. 

Mantan auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu menuturkan, dalam waktu akrab akan diputuskan manajemen risiko khusus pelelangan naskah unas yang ditangani tingkat provinsi.

Meski demikian, lanjut Haryono, pendelegasian ke provinsi ada efek positinya. Yakni sanggup menekan potensi keterlambatan pendistribusian naskah ujian. Selama ini, kiprah pemerintah pusat dalam pendistribusian naskah ujian masih terlalu besar.

"Sehingga muncul duduk dilema ketika pendistribusian. Sebab yang paham medan itu ialah panitia provinsi atau panitia kabupaten/kota," terang Haryono. Dia berharap dengan semakin besarnya keterlibatan provinsi, dilema keterlambatan pengiriman naskah ujian tidak terjadi lagi.

Bagaimana menurut anda mengenai hal tersebut? Silahkan berkomentar, biar warta ihwal Naskah Soal UNAS Dilelang Provinsi Kebocoran Semakin Tinggi ini bermanfaat.

sumber : www.jpnn.com

Sumber https://www.duniaedukasi.my.id/